Sistem rujukan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memasuki tahap perubahan. Pemerintah mulai menguji coba mekanisme rujukan JKN tanpa jenjang, yang memungkinkan pasien diarahkan ke rumah sakit berdasarkan kebutuhan medis dan kemampuan pelayanan yang tersedia.
Perubahan tersebut menjadi bagian dari reformasi JKN yang tengah diuji sebelum diterapkan lebih luas. Sistem baru dikenal sebagai Rujukan Berbasis Kemampuan Pelayanan atau Rujukan Berbasis Kompetensi Pelayanan (RBKP).
Dalam mekanisme ini, rujukan tidak lagi semata-mata mengikuti tingkatan rumah sakit berdasarkan kelas atau tipe. Pasien dapat diarahkan menuju fasilitas kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai kondisi klinisnya.
Lantas, apa yang sebenarnya berubah dan bagaimana dampaknya bagi peserta JKN?
Rujukan JKN Tanpa Jenjang Mengubah Pola Lama
Rujukan JKN Tanpa Jenjang Dan Pada sistem rujukan berjenjang, pasien yang membutuhkan pelayanan lanjutan umumnya diarahkan mengikuti tingkat fasilitas kesehatan. Dalam kondisi tertentu, perjalanan pasien dapat melibatkan lebih dari satu rumah sakit sebelum mencapai fasilitas yang memiliki layanan sesuai kebutuhannya.
Kementerian Kesehatan menilai pola tersebut dapat memperpanjang perjalanan pasien, terutama untuk kasus yang membutuhkan pelayanan dengan kompetensi tertentu.
Melalui rujukan JKN tanpa jenjang, paradigma tersebut diubah. Rujukan lebih menitikberatkan pada kemampuan fasilitas kesehatan dalam menangani kondisi pasien.
Artinya, pertimbangan utama bukan sekadar apakah rumah sakit termasuk tipe A, B, C, atau D, tetapi apakah fasilitas tersebut memiliki tenaga medis, sarana, prasarana, dan pelayanan yang dibutuhkan pasien.
Pasien Bisa Lebih Cepat Menuju Rumah Sakit yang Sesuai
Perubahan tersebut diharapkan membuat perjalanan pasien menjadi lebih efisien. Jika berdasarkan penilaian medis seorang pasien membutuhkan layanan tertentu yang tersedia di rumah sakit dengan kompetensi lebih tinggi, rujukan dapat diarahkan ke fasilitas tersebut.
Pasien dengan demikian tidak perlu berpindah-pindah rumah sakit hanya untuk mengikuti urutan berdasarkan tipe fasilitas.
Namun, sistem ini bukan berarti peserta JKN dapat bebas menentukan sendiri rumah sakit tujuan tanpa mempertimbangkan prosedur medis. Rujukan tetap didasarkan pada kebutuhan klinis dan penilaian fasilitas kesehatan.
Apa Perbedaan Sistem Lama dan Rujukan Berbasis Kompetensi?
Perbedaan paling mendasar terdapat pada dasar penentuan rumah sakit tujuan.
Dalam sistem lama, tipe atau kelas rumah sakit menjadi salah satu bagian penting dalam alur rujukan. Sementara pada sistem baru, kompetensi pelayanan menjadi pertimbangan utama.
Fokus Beralih ke Kebutuhan Medis Pasien
Melalui RBKP, fasilitas kesehatan perlu mengetahui kemampuan rumah sakit tujuan sebelum pasien dirujuk.
Sistem informasi menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Integrasi data diharapkan membantu tenaga kesehatan mengetahui fasilitas mana yang mempunyai kompetensi, sumber daya, dan layanan yang dibutuhkan.
Pendekatan ini juga diharapkan mengurangi kemungkinan pasien tiba di rumah sakit yang ternyata tidak memiliki pelayanan sesuai kebutuhan medisnya.
Mengapa Sistem Rujukan JKN Diubah?
Salah satu tujuan perubahan adalah memperpendek perjalanan pasien dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang tepat.
Rujukan berulang dapat menjadi persoalan, khususnya bagi pasien dengan kondisi medis yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Selain memerlukan waktu, perpindahan dari satu fasilitas ke fasilitas lainnya dapat menambah beban pasien dan keluarga.
Pemerintah juga melihat aspek efisiensi pembiayaan. Pelayanan di rumah sakit yang sejak awal tidak mempunyai kompetensi untuk menyelesaikan penanganan pasien dapat menambah tahapan pelayanan sebelum pasien akhirnya mencapai rumah sakit tujuan.
Keselamatan Pasien Menjadi Pertimbangan
Perubahan sistem rujukan bukan hanya berkaitan dengan administrasi.
Perjalanan rujukan yang terlalu panjang berpotensi menyebabkan keterlambatan penanganan. Hal ini menjadi semakin penting untuk kondisi tertentu yang membutuhkan pemeriksaan atau tindakan medis lanjutan secara cepat.
Dengan mengarahkan pasien berdasarkan kebutuhan klinis, pemerintah berharap pelayanan dapat diberikan pada fasilitas yang tepat sejak awal.
Uji Coba Dilakukan Sebelum Diterapkan Lebih Luas
Penerapan rujukan JKN tanpa jenjang saat ini masih berada dalam tahap uji coba. Pemerintah perlu melihat kesiapan rumah sakit, fasilitas kesehatan tingkat pertama, sistem informasi, tenaga kesehatan, hingga mekanisme pembiayaan.
Uji coba reformasi JKN terintegrasi dilakukan di sejumlah wilayah, termasuk Kota Bandung, Kabupaten Tulungagung, Kota Makassar, dan Kabupaten Muara Enim.
Evaluasi dari tahap ini akan menjadi penting karena perubahan sistem rujukan melibatkan jaringan pelayanan kesehatan yang luas.
Bukan Hanya Sistem Rujukan yang Berubah
Reformasi JKN yang diuji coba tidak berdiri pada satu kebijakan saja.
Selain rujukan berbasis kemampuan pelayanan, pemerintah juga menguji implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) serta sistem pembayaran berbasis kelompok diagnosis Indonesia atau Indonesian Diagnosis Related Groups (iDRG).
Ketiga aspek tersebut berkaitan dengan upaya memperbaiki kualitas, akses, dan efisiensi pelayanan dalam program JKN.
Apa Dampaknya bagi Peserta JKN?
Bagi pasien, perubahan yang paling mudah dipahami adalah peluang mendapatkan rujukan yang lebih langsung menuju fasilitas kesehatan dengan kemampuan sesuai kebutuhan medis.
Sebagai gambaran, pasien yang membutuhkan pelayanan spesialis atau tindakan tertentu tidak harus diarahkan melalui sejumlah rumah sakit hanya karena mengikuti urutan kelas fasilitas.
Meski demikian, pasien tetap perlu mengikuti prosedur pelayanan JKN yang berlaku. Istilah “tanpa jenjang” tidak dapat diartikan sebagai kebebasan mendatangi rumah sakit mana pun tanpa rujukan untuk kondisi yang memang membutuhkan prosedur tersebut.
Peran Fasilitas Kesehatan Tetap Penting
Fasilitas kesehatan tingkat pertama tetap memiliki peran dalam menilai kondisi pasien dan menentukan kebutuhan pelayanan selanjutnya.
Dokter perlu mempertimbangkan kondisi klinis sekaligus kompetensi rumah sakit tujuan. Karena itu, akurasi data mengenai kemampuan fasilitas kesehatan menjadi salah satu unsur penting agar sistem baru berjalan efektif.
Pasien juga perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai rumah sakit tujuan dan prosedur yang harus dijalani agar perubahan sistem tidak menimbulkan kebingungan.
Rujukan Lebih Tepat Menjadi Arah Baru Pelayanan JKN
Uji coba rujukan JKN tanpa jenjang menunjukkan perubahan pendekatan dalam menentukan fasilitas kesehatan tujuan. Sistem yang sebelumnya banyak dikaitkan dengan tipe rumah sakit diarahkan menjadi sistem yang lebih berorientasi pada kemampuan pelayanan dan kebutuhan medis pasien.
Bagi peserta JKN, perubahan ini berpotensi membuat perjalanan mendapatkan layanan lanjutan menjadi lebih singkat dan tepat sasaran. Pasien yang membutuhkan kompetensi tertentu dapat diarahkan menuju fasilitas yang memang mampu memberikan pelayanan tersebut.
Implementasi Tetap Perlu Menunggu Hasil Evaluasi
Meski menawarkan perubahan besar, penerapannya secara luas membutuhkan kesiapan berbagai pihak.
Ketersediaan dokter spesialis, alat kesehatan, kapasitas rumah sakit, integrasi sistem informasi, hingga pemerataan fasilitas di setiap daerah dapat memengaruhi implementasi.
Karena masih berada pada tahap uji coba, masyarakat perlu mengikuti informasi resmi pemerintah mengenai pelaksanaan dan perluasan kebijakan tersebut.
Pada akhirnya, tujuan utama rujukan JKN tanpa jenjang bukan sekadar menghilangkan tahapan administrasi, melainkan memastikan pasien mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan medisnya secara lebih efisien.